nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap program pembekalan anti korupsi yang digulirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa memberi pengaruh kepada seluruh calon kepala daerah yang berkompetisi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Sehingga kedepan tidak ada lagi calon atau nanti yang terpilih kena jerat operasi tangkap tangan (OTT). 

"Mudah-mudahan tidak ada OTT lagi bagi para calon (kepala daerah), " kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (4/5). 

• Mendagri Tito: Mentan Amran Sahabat Sejak Saya Kapolri
• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia

Mengenai program pembekalan anti korupsi itu sendiri menurut Tjahjo adalah bentuk komitmen bersama antara KPK dengan Kemendagri untuk membangun sistem pencegahan korupsi. Sekaligus menguatkan pemahaman terhadap area rawan korupsi dari para pemangku kebijakan di daerah.  

"Ini untuk mengingatkan kembali lebih memahami, mewaspadai area rawan korupsi. Juga mengingatkan kepada calon kepala daerah untuk mengumumkan dengan jujur harta kekayaannya," katanya. 

Soal jujur dalam mengumumkan harta kekayaan kata Tjahjo sangat penting. Ia contohkan, kemarin di Sumatera Utara, ada calon bupati dalam laporan harta kekayaannya yang disampaikan ke KPU, tidak mempunyai rumah. Tentu ini menjadi bahan penilaian bagi masyarakat, apakah yang bersangkutan itu jujur atau tidak. Kejujuran itu sangat penting. Dan itu bisa dimulai dengan jujur mengumumkan jumlah harta kekayaannya. 

"Kalau dia tidak punya rumah mudah-mudahan itu jujur, mungkin dia tinggal di rumah mertua atau ikut istri. Kalau ikut istri kan tetap harta bersama, kecuali dia ikut mertua. Kalau belum punya rumah mungkin kontrak. Saya kira laporan harta kekayaan harus diumumkan terbuka supaya masyarakat tahu kalau memang ada kejanggalan harus dilaporkan. Ini dimulai dari kejujuran melaporkan harta kekayaan," tutur Tjahjo. (p/ab)